Terakhir, ada informasi mengenai "serbuan" tenaga kerja asal China yang jumlahnya mencapai 10 juta orang. Hal itu sudah dibantah oleh pemerintah kita termasuk Presiden Joko Widodo.
Tito meminta masyarakat untuk cerdas memilah berita-berita maupun konten yang mau kiat sebarluaskan. Terlebih lagi jika berita tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.
"Kapolri juga menghimbau,Jangan mudah meng-upload konten yang provokatif. Jangan juga men-share berita yang tidak jelas," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/12/2016).
Menurut Tito, media sosial bukanlah media yang bertuan, sehingga siapa pun bisa mengunggah konten apapun dan tidak jelas sumber beritanya dari mana.
Oleh karena itu, masyarakat diminta mencari tahu kebenaran info tersebut sebelum membagikannya ke pada orang lain.
"Karena kalau tidak benar, itu bahaya," kata Tito.
Tito mengatakan, Polri akan memperkuat kapabilitas dalam menangani kejahatan siber. Nantinya di Divisi Humas Polri akan membentuk biro khusus untuk menangani peredaran isu2 di media sosial.
Selain itu, rencananya pada Kamis (29/12/2016) akan ada rapat terbatas untuk membahas peredaran isu provokatif lewat media sosial.
"Mengenai bagaimana sinergikan antar departemen, kementerian yang berwenang menangani media sosial yang terkait isu provokatif," kata Tito.