Berita24plus -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perhatian serius atas tertangkap tangannya HS, pegawai eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu. Kasus tersebut semakin mempersulit upaya memperbaiki citra instansi yang sangat diandalkan pemerintah mengisi dompet negara.
Menurut Jokowi, begitu besarnya peran DJP dalam berburu penerimaan yang ditargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Poker online membuat sebagian pegawai berubah menjadi oportunis.
“Biasa dalam sebuah organisasi besar, seperti DJP. Di sana ada berapa ribu pegawai? Kalau ada satu yang seperti itu, yang penting sudah dibekuk,” ujar Jokowi, Kamis (24/11).
Ia menegaskan sekaligus mengingatkan seluruh pegawai negeri di lingkungan DJP, untuk tidak melakukan lagi upaya memperkaya diri sendiri melalui main mata dengan wajib pajak (WP).
“Jangan ada yang main-main lagi! Kalau ada yang main lagi, saya gebuk lagi,” tegasnya.
Tadi malam, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia karena Agen poker online terpercaya salah satu anak buahnya tertangkap tangan menerima suap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK.
"Karena baru kemarin, saya terpaksa harus meminta maaf kepada publik, karena salah satu staf saya ditangkap menerima sogokan," ujar Sri Mulyani.
Menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia, hal tersebut yang terkadang menjadi alasan kebanyakan orang untuk tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Satu kasus saja akan diingat cukup lama oleh masyarakat.
"Kadang, trust berita24plus tidak hanya terpengaruh dalam satu event. Dulu, Gayus. Sekarang, namanya HS (Handang Soekarno). Itu menimbulkan prasangka. Dengan trust yang rendah, maka kemauan membayar pajak dan kepatuhan sangat terpengaruh," keluh Sri Mulyani.